BANDAR LAMPUNG, LE - Keberhasilan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan besaran anggaran, tetapi sangat bergantung pada kualitas dan akurasi data penerimanya.
Hal tersebut ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses bersama mitra kerjanya di Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/7/2026). Baca juga: Dukung Demokrasi Damai, Fatayat NU Lampung Deklarasi di Tanggamus
Wachid mendorong adanya penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tersinkronisasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kami masih membutuhkan pendataan yang lebih baik agar bansos betul-betul tersalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena itu, DTSEN dari daerah harus terus diperbaiki sehingga sasarannya tepat dan tidak nyasar ke pihak yang tidak berhak," ujar Wachid.
Ia menegaskan, keterlibatan aktif pemerintah daerah (Pemda) adalah kunci mutlak. Pemda dinilai paling memahami kondisi riil sosial dan ekonomi warganya, sehingga setiap perubahan status ekonomi masyarakat bisa langsung diperbarui dalam basis data nasional. Baca juga: Plt Bupati Lampung Selatan Buka Bimtek Pembuatan PP dan PKB Bagi Perusahaan
Paradigma "Kail Bukan Ikan"
Lebih lanjut, Abdul Wachid menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam penyaluran bansos. Ia berharap bansos tidak lagi sekadar menjadi pemadam kebakaran untuk kebutuhan jangka pendek, melainkan menjadi stimulus untuk menciptakan kemandirian ekonomi.
"Bantuan itu idealnya bukan berupa ikan, tetapi kail. Artinya, bantuan harus mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan memiliki penghasilan sendiri sehingga mereka terlepas dari ketergantungan pada pemerintah," tegasnya. Baca juga: Pemprov Lampung Apresiasi Kolaborasi Amal
Dengan pendekatan pemberdayaan tersebut, masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang perlahan akan ditarik keluar dari lingkaran kemiskinan.
Apresiasi Inklusivitas Pemkot Bandar Lampung
Dalam kunjungan yang sama, Wachid secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Ia menilai kepemimpinan Wali Kota Bandar Lampung telah berhasil menghadirkan perlindungan sosial yang merata dan inklusif. Baca juga: Ketua TP PKK Kunjungan Kerja Ke Kota Metro
"Saya melihat Pemkot Bandar Lampung ini luar biasa. Bunda Eva menangani langsung berbagai persoalan masyarakat, dari perlindungan anak, pendidikan keluarga kurang mampu, hingga bantuan untuk seluruh tokoh agama, baik Islam, Buddha, Hindu, maupun Nasrani. Ini menunjukkan pelayanan tanpa diskriminasi," ungkapnya.
Ke depan, Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal penyempurnaan DTSEN. Intervensi negara diharapkan tak lagi sebatas angka rupiah yang disalurkan, melainkan diukur dari seberapa banyak masyarakat yang berhasil dientaskan dari kemiskinan. (red)
JL. Sultan Agung No.43 Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Bandarlampung.
Hotline/Whatsapp : 62 812-7466-6699/ 085279409444
Email : weblenews@gmail.com