APBD Lampung 2026: Fokus Infrastruktur, Defisit Rp800 Miliar Ditutup Sektor Pembiayaan

Bandarlampung, LE – DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi resmi menandatangani berita acara Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, Jumat (29/8), di aula DPRD. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang hadir mewakili Gubernur.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Lampung, APBD 2026 disusun dari total pendapatan sebesar Rp7,52 triliun, terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp4,025 triliun, Pendapatan Transfer: Rp3,400 triliun dan Pendapatan Lain-lain: Rp100,11 miliar.

Baca juga: Jokowi dan Sejumlah Menteri Dijadwalkan Diskusikan Pembangunan Desa di La...

Sementara belanja daerah dipatok sebesar Rp7,065 triliun, meliputi belanja operasi Rp5,343 triliun, belanja modal Rp1,672 triliun, dan belanja tak terduga Rp50 miliar. Dari hitungan itu, muncul defisit Rp800,64 miliar yang akan ditutupi melalui sektor pembiayaan.

DPRD Lampung menekankan tiga rekomendasi utama yakni, PAD harus jadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, Kebijakan anggaran wajib jadi instrumen tercapainya pembangunan dan Pembiayaan difokuskan untuk infrastruktur.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyebut sidang paripurna tingkat II ini menjadi tahap akhir pembahasan Raperda APBD 2026. Ia menegaskan Pemprov Lampung berkomitmen menjaga efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.

Baca juga: Diskominfotik Gelar Evaluasi PeMANTIK

“Prinsip ini penting agar pembangunan di Lampung bisa berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dengan fokus pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan PAD, APBD 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Lampung. (san)