Gandeng BI, Pemprov Fasilitasi Akses Kridit Permodalan Petani

Bandarlampung, LE - Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Bank Indonesia (BI) dalam merumuskan strategi pengembangan perekonomian di Provinsi Lampung.

Dikatakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, saat menerima audiensi Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Lampung Budiharto Setyawan, di Ruang Kerjanya Rabu (3/7/2019), hal itu ditempuh guna memperbaiki tata kelola potensi daerah untuk mewujudkan petani Lampung yang berjaya dan mandiri.

Baca juga: Pol PP Bandarlampung Rutin Razia Anjal dan Gepeng

"Negara harus hadir saat rakyat membutuhkan bantuan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten dan Kota akan menyelaraskan Program dengan Perbankan sehingga petani Lampung dapat memanfaatkan program pemerintah, termasuk memenuhi persyaratan kredit perbankan (bankable)," ujar Arinal.

Diteruskannya lagi, saat ini beragam produk kredit yang diluncurkan seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) belum sepenuhnya mampu di akses para petani.  

"KIta (Pemrov Lampung, red) akan membantu petani di sentra produk unggulan.  Seperti sentra penghasil kopi seperti Lampung Barat, Way Kanan, Tanggamus untuk memiliki akses permodalan, dan pupuk dengan Kartu Petani Berjaya yang segera di luncurkan," ujar Arinal.

Baca juga: Reihana - Aryodhia Akan Tingkatkan Insentif RT, Kaling dan Linmas

Untuk diketahui, saat ini sejumlah komoditi unggulan Lampung diantaranya kopi, lada, karet, kelapa, kakao dan kelapa sawit.
Pada bagian lain, Gubernur menyoroti juga berbagai permasalahan petani yang harus diantisipasi. Itulah sebabnya, Gubernur mengatakan pihaknya akan "duduk bersama" dengan BI mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk masalah inflasi.

"Saya juga berharap dukungan BI untuk mendukung Pemerintah mulai dari penyediaan data – data kondisi perekonomian,‎ pengendalian Inflasi daerah dan memetakan laju inflasi ‎untuk menyiapkan program strategis yang akan kita laksanakan secara bersama - sama dan terintegrasi", kata Gubernur. (Humas Pemprov.  (kiki)