Inflasi Lampung Terendah ke-4 di Indonesia, Cuma 1,17 Persen

Bandarlampung, LE — Provinsi Lampung kembali mencatat capaian positif di tingkat nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, Lampung menempati peringkat keempat nasional sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy), yakni sebesar 1,17 persen.

Angka tersebut berada di bawah rentang target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,5–3,5 persen. Capaian ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi nasional.

Baca juga: Urus Paspor Makin Dekat, Pemkot Bandarlampung Resmi Buka Layanan Imigrasi...

“Ini menunjukkan kinerja pengendalian harga di daerah cukup efektif, terutama pada komoditas pangan,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (13/10).

Rapat tersebut diikuti Pemerintah Provinsi Lampung secara virtual melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung.

Tito menjelaskan, secara nasional komoditas penyumbang utama inflasi yoy masih didominasi oleh emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) juga banyak dipengaruhi oleh cabai merah dan daging ayam ras.

Baca juga: SMSI dan Kemenpar Wujudkan Jurnalisme Ramah Pariwisata

“Ke depan, kita semua, baik pemerintah pusat maupun daerah, perlu mencari solusi agar produksi cabai merah bisa meningkat dan distribusinya merata,” kata Tito.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga daging ayam ras agar tidak merugikan peternak, namun tetap terkendali di pasar.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa pada minggu kedua Oktober 2025, tercatat 21 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Lampung yang mengalami penurunan sebesar -0,04 persen.
Penurunan IPH di Lampung dipicu oleh turunnya harga beras, bawang merah, dan tepung terigu.

“Sebagian besar daerah yang mengalami penurunan IPH disebabkan oleh stabilisasi harga bahan pokok yang mulai membaik,” jelas Amalia.

Baca juga: Berkonsep One Stop Service, Pusat Rekreasi Navara City Park Hadir di Band...

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Dalam Negeri juga menyoroti aspek kebersihan dan kesehatan pengolahan hewan ternak untuk pangan. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, meminta pemerintah daerah mempercepat sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi rumah potong hewan ruminansia maupun unggas.

Langkah tersebut, menurut Agung, penting untuk memastikan keamanan pangan sekaligus membuka peluang pengelolaan rumah potong hewan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain inflasi, rapat koordinasi juga membahas Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan maupun renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembebasan Bea PBG dan BPHTB.

Baca juga: Firmansyah - Bustomi Terus Kampanyekan Lawan Covid-19

“Pemerintah daerah harus aktif mengalokasikan anggaran renovasi rumah tidak layak huni dalam APBD, agar target nasional bisa tercapai,” ujar Imran. (rls/red)