Kepemimpinan Kasat Pol PP Lampung Digoyang, Anggota Adukan Dugaan Pungli ke Sekda

Bandarlampung, LE- Suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mendadak mencekam, Rabu (29/4/2026) pagi setelah puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendatangi ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), Marindo Kurniawan.

Kedatangan massa yang terdiri dari pejabat administrator, pengawas, fungsional, hingga perwakilan komandan kompi dan staf ini bertujuan untuk menyampaikan mosi tidak percaya serta menuntut evaluasi total terhadap kepemimpinan Kepala Satpol PP Lampung saat ini, M. Zulkarnain.

Baca juga: Walikota Buka TMMD Ke-109 di Garuntang dan Bumi Waras

Hingga berita ini diturunkan, para pegawai masih tampak bertahan di sekitar lokasi sembari menunggu kepastian untuk bertemu langsung dengan Sekda. Salah seorang anggota yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa mereka belum berhasil menemui Marindo Kurniawan karena yang bersangkutan sedang memimpin rapat penting, namun mereka menegaskan akan tetap menunggu hingga aspirasi mereka didengar langsung oleh pimpinan tertinggi birokrasi di Lampung tersebut.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara kolektif, para pegawai membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dinilai sangat tidak profesional. M. Zulkarnain dituding kerap menjalankan manajemen konflik negatif dengan mengadu domba antarpejabat dan staf, serta menjalankan roda organisasi secara tertutup.

Hal ini terlihat dari penyusunan anggaran tahun 2026 yang diklaim sama sekali tidak melibatkan para Kepala Bidang (Kabid), sehingga menimbulkan kesulitan besar dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Baca juga: Diduga "Mak Jelas", TKS Distanakbunhut Pertanyakan Uang Makan

Tak hanya soal manajemen internal, tudingan serius mengenai praktik pungutan liar (pungli) juga mencuat dalam aksi tersebut. Massa menuduh adanya permintaan setoran variatif antara 20 hingga 30 persen dari dana keuangan dengan dalih untuk diserahkan kepada atasan, yakni Gubernur dan Sekda.

Selain itu, pimpinan Satpol PP tersebut juga dituding sengaja menghambat kenaikan pangkat para pejabat fungsional serta bersikap arogan dalam penggunaan fasilitas kendaraan dinas, di mana ia diduga menguasai lebih dari satu unit mobil dan motor dinas sementara pejabat lain tidak difasilitasi.

Isu yang paling sensitif dan memicu keresahan adalah dugaan perilaku amoral yang diarahkan kepada Kasat Pol PP. Ia disebut sering menggoda staf perempuan melalui pesan WhatsApp dengan ajakan kencan ke hotel, sebuah perbuatan yang dinilai sangat melukai martabat institusi.

Baca juga: Pemkab Lamsel Akan Gelar Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2023

Selain itu, massa menyoroti ketidakefektifan koordinasi dengan legislatif, di mana Kasat sering kali hanya mengutus pejabat tingkat bawah saat rapat anggaran penting bersama Komisi I DPRD Lampung.

Para pegawai menegaskan bahwa seluruh poin keresahan ini sebenarnya sudah sempat mencuat melalui surat kaleng pada Januari lalu, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pimpinan daerah. Mereka memperingatkan Pemerintah Provinsi Lampung bahwa jika tuntutan pencopotan atau evaluasi ini tidak segera direalisasikan, mereka tidak akan bertanggung jawab apabila muncul gelombang demonstrasi yang lebih besar dari seluruh anggota Satpol PP. Hingga saat ini, pihak redaksi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari M. Zulkarnain terkait rentetan tuduhan tersebut. (red)