Muhammad Junaidi Nilai Sekolah Swasta Harus Tetap Hidup

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat, M. Junaidi, menegaskan pentingnya keberlangsungan sekolah swasta di tengah kebijakan pendidikan yang makin kompleks dan membebani.

Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta Kota Bandar Lampung, Senin, (7/7/ 2025).

“Saya sendiri dari dulu sekolah di swasta, dari SMP sampai SMA. Jadi saya paham betul bagaimana perjuangan di sekolah swasta,” kata M. Junaidi.

Baca juga: Yusuf Tulus Berlayar di Pilwakot Balam

“Saya tahu rasanya, dan saya tidak ingin sekolah-sekolah swasta ini sampai gulung tikar.”

Junaidi menyoroti perubahan pola penerimaan siswa yang kini tak lagi mengandalkan nilai, seperti era NEM dahulu, melainkan sistem zonasi dan jalur afirmasi yang dinilainya membingungkan.

Hal ini berdampak langsung pada kemampuan sekolah swasta menjaring siswa.

Baca juga: Mukhlis Basri Puas Lihat Hasil Debat Capres

“Kalau dulu tidak lolos di negeri, otomatis masuk swasta. Sekarang, sistemnya seperti diatur langit saja. Kita juga bingung,” ujarnya.

Baca Juga: Masa Jabatan Rektor UIN Berakhir Januari 2026, Berikut Syarat dan Waktu Pendaftaran
Sementara ada sekolah swasta seperti IT Raihan, yang tetap ramai, artinya ada faktor kepercayaan masyarakat yang harus dibangun.

Ia mengajak seluruh pihak untuk mengevaluasi metode pendidikan dan promosi sekolah swasta.

Baca juga: Kunjungan ke Suoh, RMD Bertekad Wujudkan Pembangunan Merata hingga ke Desa

“Mungkin ada yang keliru di metode kita, baik pemasaran maupun cara mengajar. Harusnya ini kita benahi bersama,” kata M. Junaidi.

Di sisi lain, ia menyatakan dukungan terhadap pendidikan gratis, namun menyadari hal itu bertolak belakang dengan realitas sekolah swasta.

“Saya pribadi senang kalau SMA gratis. Tapi bagaimana dengan nasib guru dan karyawan swasta? Itu jadi soal.”

Baca juga: Arinal Apresiasi Rekomendasi DPRD Lampung atas LKPJ Kepala Daerah Akhir ...

Junaidi juga menyoroti ketimpangan antara guru honorer dan PNS di sekolah negeri.

Ia menyebut masih banyak sekolah negeri kekurangan guru bidang studi, tapi tak merekrut lulusan baru sebagai honorer, padahal di sisi lain banyak guru swasta kehilangan pekerjaan akibat sekolah tutup.

“Saya pikir ini harus dicocokkan dengan Dinas Pendidikan. Kalau sekolah swasta tutup karena tak sanggup menanggung beban operasional, ya harus ada jalan keluar,” tegasnya.

Baca juga: Tindak Lanjuti Keluhan, Lurah Tanjung Seneng Musyawarah Bersama

Baca Juga: Rakor Pengendalian Inflasi, Pemprov Lampung Dorong Sinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan
Terkait masalah pengambilan ijazah yang dikenai biaya, Junaidi mengakui hal itu menjadi dilema.

“Bukan hanya di swasta, di negeri juga banyak siswa belum bisa ambil ijazah karena belum lunas. Di satu sisi aturan melarang menahan ijazah, di sisi lain sekolah butuh biaya,” ujarnya.

“Ini harus dicarikan titik temu. Kita tidak bisa sekadar menyalahkan sekolah.” jelasnya.

Baca juga: Meski Dana Pusat Seret, Pembangunan Bandarlampung Tetap Jalan

Menutup pernyataannya, Junaidi mendorong agar persoalan pendidikan swasta dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.

“Mumpung ini sedang dibahas, kita harus pastikan keberpihakan kepada sekolah swasta tidak diabaikan,” tandasnya.