Panwas Batalkan Penyidikan Tiga Laporan Money Politic

Bandarlampung,  LE - Masyarakat Lampung sedang memprotes keras dan memerangi dugaan Money Politic yang disebar jelang pencoblosan Pilgub Lampung. Tiga laporan dugaan Money Politic di Lampung Tengah, malah batal dinaikan ketahap penyidikan oleh Panwaslu.

Alasannya unsur dugaan Money Politic yang dilaporkan belum terpenuhi. “Dari tiga laporan  dugaan Money Politic yang masuk ke Panwas Lampung Tengah, sudah diputuskan semuanya tidak naik ke tahap penyidikan. Sebab unsurnya dugaan Money Politic belum terpenuhi,” kata ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah, Senin (2/7/2018).

Khoir menjelaskan, unsur yang belum terpenuhi dalam laporan dugaan Money Politic ini seperti saksi yang diajukan pelapor tidak mengetahui secara langsung pembagian uang Money Politic itu.

Baca juga: Sekda Lamsel Lepas Keberangkatan 339 JCH ke Tanah Suci

“Semua persoalannya hampir-hampir mirip. Seperti laporan dugaan Money Politic yang terjadi di Bangunrejo Lampung Tengah. Si penerima ibu Nuryanti tidak bisa dimintai keterangan ketika petugas kami melakukan klarifikasi,” jelas aktivis PMII ini.

Money Politic yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan juga tidak hanya di Lampung Tengah. Dari 17 laporan Money Politic yang terjadi di delapan kabupaten kota, Panwas Kabupaten Pesawaran juga tidak melanjutkan ke tahap penyidikan. Dengan alasan, unsurnya masih lemah.

“Kalau yang di Pesawaran unsur mempengaruhi untuk memilih paslon nomor 3 masih lemah dan  tidak bisa dibuktikan, karena keterangan yang diberikan oleh pelapor dan saksi tidak ada kesesuaian. Sehingga panwas setempat mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyidikan,” ujar dia.

Baca juga: Nanang Orang Nomor Satu Dicoklit KPU Lamsel

Diketahui, Minggu (24/6/2018) Ibu Nuryati warga Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah melaporkan terkait dugaan politik uang yang diduga dilakukan tim pemenangan Arinal – Nunik ke Panwas setempat.

Dalam surat laporan tersebut tertulis, pada Sabtu (23/6/2018) sekitar pukul 20.00 waktu setempat Ibu Nuryati yang sedang duduk di ruang tamu kediamannya didatangi seseorang wanita, kemudian wanita itu memberikan uang Rp50.000 dan meminta kepada Ibu Nuryati untuk mencoblos paslon nomor urut 3 Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.

Dan keesokan harinya, Ibu Nuryati langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya semalam ke Panwas Lampung Tengah dengan melampirkan barang bukti uang Rp50.000 serta tiga orang sebagai saksi.

Baca juga: 5 Tips Memilih Baju Koko yang Nyaman dan Keren

Demo

Terpisah, menyikapi Pilgub Lampung 2018 yang bertabur amplop, Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih tak akan diam, akan terus melawan," kata Rifki Indrawan, Juru bicara Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) yang hari ini, Senin (2/7) siang melakukan aksi ke Bawaslu RI dan KPK.

Dalam aksi yang dimulai dari Patung Kuda Monas lalu menuju Kantor Bawaslu RI dan KPK. KRLUPB menuntut agar pasangan calon Arinal-Chusnunia untuk didiskualifikasi dan usut dugaan keterlibatan Purwaty Lee owner PT. Sugar Group Companies (SGC) dalam Pilgub Lampung 2018.

Baca juga: Juniardi Minta Polda Segera Tangkap Pelaku Pengancam wartawan

Sementara itu Koordinator KRLUPB Rakhmat Husein DC Minggu malam (1/7/18) menyatakan Bawaslu Lampung hanya sibuk mengurus laporan masyarakat soal politik uang.

"Sebenarnya, jika mau, Bawaslu Lampung dan kepolisian sangat mungkin mencegah terjadinya politik uang dengan menangkap operator utama politik uang. kenyataannya Bawaslu Lampung hanya sibuk mengurus laporan masyarakat soal politik uang," katanya.

Selain melakukan aksi ke Bawaslu Pusat, juru bicara KRLUPB mengatakan, saat ini rakyat Lampung terus bergerak menuntut Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon nomor tiga Arinal-Chusnunia yang secara nyata melakukan politik uang.

Baca juga: Bandarlampung Kembali Raih Predikat Kota Peduli HAM

Seperti halnya yang dilakukan oleh KIPP bersama organ terkait yang mendirikan Posko Demokrasi dan Aksi "Lampung Darurat Money Politic, Lampung Pilgub Ulang" di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, sejak Sabtu (30/6/18).

"Kami tidak sudi menyerahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi," ujar Korlap Aksi Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Rismayanti Borthon. (rif/len)