Rusak Demokrasi, Herman HN Desak KPK Usut Money Politic di Pilgub Lampung

Bandarlampung, LE - Herman HN Calon Gubernur Lampung nomor urut 2 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan terstruktur sistematis dan massifnya (TSM) money politic di Pemilihan Gubernur (pilgub) Lampung, yang diduga kuat dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim.

Karenanya banyak sekali kasus dugaan money politic yang terungkap ke publik namun kurang mendapat respon positif dari aparat terkait. Terbaru, soal kejanggalan
laporan dana kampanye yang dilaporkan paslon Arinal-Nunik.

Dalam laporan dana kampanye yang disampaikan paslon 3 tercatat melakukan kampanye sebanyak 1.836 kali dengan rincian rapat umum 2 kali, kampanye terbatas 85 kali, tatap muka/dialogis sebanyak 1.697 kali, kampanye bentuk lain 50 kali dan debat publik 3 kali. Seluruh kegiatan tersebut dilaporkan hanya menghabiskan dana Rp9.084 miliar.

Baca juga: Pemprov Gelar Diklat bagi 58 SDM Pustakawan Sekolah

Sedangkan paslon nomor urut 2 yang hanya melakukan kegiatan kampanye 330 kali namun menghabiskan dana Rp9.844 miliar, atau lebih besar dari pengeluaran yang dilaporkan paslon nomor urut 3. Sedangkan diketahui kampanye yang dilakukan paslon nomor urut tiga kerap menghadirkan artis ibukota, seperti Band Wali, Via Valen dan lainnya. Termasuk, gelaran rutin wayang kulit.

"Dilihat dari dana kampanye saja sudah tidak mungkin. saya yang hanya melakukan kampanye 330 kali, dananya lebih besar dari dana kampanye Arinal-Nunik. Inikan pembohongan namanya," beber Herman HN, ketika menggelar jumpa pers di rumah pribadinya, Kamis (12/7/2018).

Untuk itu, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan tersebut meminta kepada semua aparat yang berwenang mengusut tuntas ketidakjelasan dana kampanye paslon nomor urut 3. "Ini pembohongan, makanya saya minta KPK, Bawaslu dan KPU cek kebenarannya, karena money politic di Lampung ini bukan lagi dari rumah ke rumah, tapi menjadi obrolan di pasar," imbuh dia.

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung

Herman HN berharap kasus money politic jangan sampai dibiarkan begitu saja oleh aparat penegak hukum karena akan merusak demokrasi di Lampung. "Kalau sampai terjadi pembiaran bakal rusak selamanya demokrasi di Lampung ini. Bisa dibayangkan, siapa saja yang mencalonkan diri kalau punya duit pasti jadi, termasuk orang gila, sampai tingkat desa kalau punya duit pasti jadi," tegasnya.

Meskipun sudah terbentuk satuan tugas (satgas) money politic namun terkesan tidak berjalan. "Kita lihat saja, pada saat hari tenang pilkada, banyak sekali kasus money politic bertebaran, buktinya tidak ada satupun yang tertangkap oleh satgas, termasuk bawaslu. Bukannya ini terkesan ada pembiaran," tandasnya. (rif)