BANDARLAMPUNG, LE - Masyarakat Lampung ternyata makin kritis! Berdasarkan data terbaru dari Ombudsman RI, sektor infrastruktur dan pendidikan menjadi layanan yang paling banyak dikeluhkan oleh warga, disusul oleh isu agraria dan kepegawaian.
Namun, jangan buru-buru menyimpulkan kinerjanya buruk. Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, Rabu (22/7/2026) menilai tingginya laporan justru membuktikan bahwa warga Lampung makin sadar akan haknya untuk memperjuangkan pelayanan publik yang layak.
Menariknya, di tengah tingginya deretan keluhan di berbagai sektor, layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Lampung justru patut diacungi jempol. Sektor ini mendapat apresiasi khusus dari Ombudsman karena angka pengaduannya tergolong jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan banyak daerah lain di Indonesia. Baca juga: Target 30 Raperda, DPRD Lampung Akui Realistis 10
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak anti-kritik. Ia menegaskan bahwa setiap laporan warga harus dijadikan bahan evaluasi yang serius. Menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan kepuasan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat. Untuk mempercepat penanganan keluhan tanpa birokrasi yang berbelit, Gubernur juga mendorong masyarakat untuk aktif melapor secara digital melalui aplikasi Lampung In.
Keberhasilan Pemprov Lampung menembus tiga besar nasional dengan predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi pada tahun 2025 memang menjadi sebuah prestasi membanggakan. Meski begitu, capaian ini sekaligus menjadi tantangan dan pengingat keras agar birokrasi tidak cepat berpuas diri, terutama dalam menuntaskan pekerjaan rumah di sektor infrastruktur dan pendidikan yang masih menjadi sorotan utama warga. (red)
JL. Sultan Agung No.43 Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Bandarlampung.
Hotline/Whatsapp : 62 812-7466-6699/ 085279409444
Email : weblenews@gmail.com