Baru 30 Persen Dapur MBG di Bandarlampung Kantongi Sertifikat Laik Higiene

Bandarlampung, LE - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung mencatat, sebanyak 30 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sertifikasi ini diwajibkan guna menjamin keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Republik Indonesia bagi pelajar dan ibu hamil.

Baca juga: Hujan Deras, Eva Dwiana Sigap Tinjau Lokasi Terdampak

Kepala DPMPTSP Kota Bandarlampung, Febriana, mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat proses sertifikasi bagi puluhan dapur atau SPPG yang beroperasi.

"Kalau dipersentasekan, sudah hampir sepertiganya atau sekitar 30 persen lebih SPPG yang sudah memiliki SLHS," ujar Febriana kepada awak media di ruan kerjanya, Senin (12/1/2026).

Febriana menjelaskan, saat ini sudah ada puluhan SPPG yang terdaftar. Namun, sebagian besar merupakan dapur lama yang baru mulai mengurus administrasi SLHS saat ini.

Baca juga: Sekda Kabupaten Lamsel Bersilahturahmi Keliling Kantor

Untuk mempermudah proses perizinan, Pemerintah Kota Bandarlampung kini mengalihkan proses pengajuan dari aplikasi lokal "SayBetik " ke aplikasi milik kementerian, yakni "SiCantik".

"Sekarang aplikasi untuk mengurus SLHS kita pindahkan ke aplikasi SiCantik Cloud milik kementerian, supaya lebih terintegrasi," tuturnya.

Ia menegaskan, syarat utama penerbitan sertifikat ini adalah adanya rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan. Tim kesehatan akan turun langsung meneliti standar sanitasi, mulai dari kadar air hingga kelayakan dapur.

Baca juga: Pasar Murah Dekranasda Lamsel Digelar Setiap Hari

Febriana menargetkan seluruh SPPG yang belum bersertifikat agar segera menyelesaikan proses perizinan secepat mungkin.

"Meski belum ditentukan tenggat waktu pastinya, tapi harus sesegera mungkin. Ini target kita kejar supaya semua dapur SPPG memegang SLHS guna menjamin keamanan pangan dan menekan risiko kejadian luar biasa (KLB)," pungkasnya. (red)