Pemprov Lampung Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan

BANDAR LAMPUNG —- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan yang menjadi salah satu persoalan utama yang dirasakan masyarakat.

Baca juga: Unila Siapkan Asesor Internal Kompeten Lewat Training Assessment Center

Hal tersebut menjadi perhatian serius Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (3/9/2026).

Gubernur Mirza mengatakan bahwa langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar perkembangan harga pangan tidak semakin memberikan tekanan terhadap masyarakat.

Baca juga: Pemprov Lampung Ajak PP dan PAPB Sinergi

“Menindaklanjuti hasil paparan inflasi kemarin tentang bagaimana ke depan persiapan kita untuk menghadapi inflasi yang kalau tidak ditangani dari sekarang akan lumayan sangat memberikan tantangan,” ujarnya.

Baca juga: Gugus Tugas Provinsi Lampung Back Up Kota Bandarlampung

Menurutnya, persoalan harga bahan pokok perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Gubernur Mirza menyebut bahwa tingginya harga bahan pokok menjadi salah satu persoalan utama masyarakat Lampung, setelah persoalan infrastruktur jalan.

Baca juga: Catat, Turnamen Tenis Meja RMD Cup 14-16 September 2024

Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena di satu sisi harga komoditas pertanian di tingkat produsen cukup baik, tetapi di sisi lain harga pangan yang dibayarkan masyarakat masih tinggi.

Baca juga: Haram Buat yang Mampu! Pemkot Bandarlampung Siapkan 15 Ribu Kuota Beasisw...

“Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras, bisa baik, baik bagi petani, baik juga kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia, BPS, BULOG, serta perangkat daerah terkait membahas perkembangan harga beras dan sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi.

Baca juga: Munir Abdul Haris Dorong Pemkab Lamteng Usulkan SP1–SP3 Jadi Desa Definit...

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan bahwa kenaikan harga beras telah terjadi sejak bulan Juli lalu.

Baca juga: Juni Lampung Gelar Pemutihan PKB

Kondisi tersebut berkaitan dengan berlalunya musim panen dan mulai masuknya musim kemarau.

Baca Juga: Egi; Lampung Selatan Punya Desa HELAU, Semoga SPPG-nya juga HELAU

Baca juga: Gunung Anak Krakatau Erupsi, 120.000 Masker Gratis Dibagikan di 3 Daerah ...

Selain itu, penguatan fenomena El Nino juga berpotensi memperpanjang musim kemarau dan mengganggu panen padi yang berlangsung mulai Agustus hingga puncaknya pada September di Provinsi Lampung.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pasokan gabah di Lampung dan mendorong kenaikan harga beras.

Baca juga: Fahrizal Ditetapkan Sebagai Komisaris Utama Bank Lampung

Bimo juga menyampaikan adanya indikasi gabah Lampung mengalir ke luar daerah dimana agen dari luar Lampung disebut datang langsung kepada petani untuk membeli gabah, kemudian membawanya keluar daerah untuk digiling dan diolah menjadi beras sebelum kembali dipasarkan dengan harga lebih tinggi.

Baca juga: Plt Bupati Lampung Selatan Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Menghadapi kondisi tersebut, sejumlah langkah pengendalian akan diambil seperti intervensi pasar dapat dilakukan dengan mengoptimalkan stok beras SPHP BULOG.

Langkah tersebut perlu diiringi dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan gabah di pintu-pintu keluar Lampung, khususnya jalur menuju Pulau Jawa.

Baca juga: Pemkab Lamsel Gelar Apel Kesetiaan NKRI

Selain itu, dibahas pula opsi subsidi biaya angkut dalam proses pengolahan gabah dari petani menuju penggilingan serta penguatan peran BUMD dan BUMDes untuk dapat membeli gabah langsung dari petani dalam kondisi tertentu.

Baca juga: Bupati Larang ASN dan Keluarga Pergi Ke luar Daerah Saat Libur Imlek

Untuk jangka panjang, pengendalian inflasi perlu didukung penguatan sektor produksi melalui perbaikan irigasi, penggunaan bibit yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, serta penguatan penyaluran pupuk.

Penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian penting dimana petani didorong untuk tergabung dalam gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan lainnya sehingga rantai pasok gabah dapat lebih terorganisasi dan memberikan perlindungan kepada petani sekaligus memastikan pasokan pangan di Lampung.

Baca juga: PETANI SAWIT WAY KANAN DESAK PEMKAB LAKUKAN PENGAWASAN HARGA TBS DI PABRIK

Di sisi lain, Lampung masih memiliki kapasitas produksi yang cukup besar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat produksi gabah

kering panen (GKP) hingga September 2026 mencapai sekitar 2,85 juta ton, dengan luas panen sekitar 535 ribu hektare.

Baca juga: Hari Ini Timsel Bawaslu Zona I dan II Gelar CAT Calon Bawaslu Kab/Kota

Baca Juga: Warga Palestina Terluka, Bentrok Pemukim vs Pasukan Israel

Dengan rendemen sekitar 53-54 persen, produksi tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 1,9 juta ton beras.

Baca juga: Bareng Rafi-Nagita, Putri Zulhas Hadiri Peresmian Rojo Sambel Si Aa

Sementara itu, Bulog Lampung mencatat posisi stok cadangan beras pemerintah jenis medium per 1 September 2026 mencapai sekitar 232 ribu ton.

Baca juga: Plt Bupati Nanang Ermanto Akui Terima Uang Dari ABN

Penyerapan gabah dan beras dari petani Lampung juga terus dilakukan untuk memperkuat cadangan pemerintah sekaligus mendukung stabilisasi harga.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini atau early warning untuk mengantisipasi tekanan inflasi.

Baca juga: Musim Penghujan Tiba, Yusuf Kohar: Persoalan Banjir akan Kita Selesaikan

BPS bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mendorong pemanfaatan proyeksi pada minggu ketiga setiap bulan.

Baca juga: Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Apresiasi Promosi Doktor Muhammad Firsada

Dengan demikian, apabila terdapat komoditas atau wilayah yang diproyeksikan mengalami tekanan harga, intervensi masih dapat dilakukan sebelum memasuki akhir bulan.

Pendekatan tersebut diarahkan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, baik berdasarkan komoditas maupun wilayah.

Baca juga: Kejari Way Kanan Terima 15 Siswa Seskoad

Ahmadriswan menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan Agustus, Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi year-on-year.

Baca juga: Wagub Jihan Paparkan Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah

Karena itu, intervensi ke depan perlu diarahkan pada komoditas dan wilayah yang memang menjadi sumber tekanan harga.

“Jadi sekali lagi untuk melakukan intervensi itu tepat komoditi, tepat wilayah, dan mudah-mudahan rasa akan terbentuk,” ujarnya.

Baca juga: Arinal Lakukan Rapat dengan Pertamina, Soal Fuel Card Dibahas Serius

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan kesejahteraan petani sebagai produsen.

Baca juga: Bunda Literasi Lampung Buka Rapat Koordinasi

Upaya pengendalian inflasi tidak hanya diarahkan untuk menekan kenaikan harga, tetapi juga memastikan kebijakan yang dilakukan tetap menjaga keberlangsungan produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah.[]