Pemerintah Siapkan Rp 35 Miliar untuk Koperasi Merah Putih di Lampung

BANDAR LAMPUNG, LE - Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk membangun perekonomian nasional dari tingkat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan finalisasi anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp 35 miliar untuk menyukseskan program tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Lampung di Gedung Semergou, Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Baca juga: Raport Merah untuk DKP, DPR: Kinerjanya Paling Buruk

Yandri menjelaskan, program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu upaya mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi dari bawah.

"Pemerintah meyakini kemajuan Indonesia tidak hanya dibangun dari pusat, tetapi juga dari geliat ekonomi desa di seluruh pelosok negeri," ujar Yandri.

Menurutnya, potensi desa mulai dari produksi beras, telur, cabai, kentang, hingga berbagai komoditas pertanian lainnya akan digerakkan melalui koperasi ini untuk menekan angka kemiskinan.

Baca juga: Rektor IAI: Seleksi Calon Dosen IAI Agus Salim Transparans

Mengingat besarnya skala program ini, Yandri meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak berhasil. Sebab, saat ini program tersebut masih dalam tahap pelaksanaan, termasuk proses validasi dan verifikasi bangunan fisik koperasi.

Bandar Lampung Kucurkan Rp 50 Juta per Kelurahan

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang daerahnya ditunjuk sebagai tuan rumah rakor, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat.

Baca juga: Bupati Hadiri Musrenbang Sekaligus Silaturahmi Ramadan 1446 H

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkot Bandar Lampung telah mendorong pembentukan 126 Koperasi Kelurahan Merah Putih di 20 kecamatan yang ada di kota tersebut. Tidak hanya itu, Pemkot juga memberikan stimulus modal.

"Pemkot memberikan dukungan dana awal sebesar Rp 50 juta untuk masing-masing koperasi sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan ekonomi masyarakat," tegas Eva.

Eva berharap, rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini dapat memperkuat kolaborasi. Ia menekankan bahwa koperasi harus menjadi kelembagaan yang sehat, profesional, dan mandiri.

Baca juga: Bawaslu Lampung Petakan Kecamatan Potensi Blank Spot Pilkada 2020

“Keberadaan koperasi diharapkan tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bandar Lampung serta masyarakat Lampung secara keseluruhan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Rakor berskala nasional ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Pangan, Menteri Koperasi Ferry Julianto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran bupati, wali kota, dan kepala desa se-Provinsi Lampung. Kehadiran para menteri ini ditujukan agar masyarakat dan pengurus koperasi mendapat informasi langsung dari pihak yang berkompeten. (red)