Menko Pangan Zulkifli Hasan Sebut 70 Persen Bansos Salah Sasaran, KDKMP Jadi Solusi

BANDAR LAMPUNG, LE - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukanlah sekadar tempat jual beli seperti supermarket, melainkan infrastruktur resmi pemerintah untuk mendistribusikan barang subsidi dan bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut disampaikan Zulkifli dalam Seminar KDKMP yang digelar di Aula Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

"Kopdes itu merupakan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan seluruh barang-barang subsidi dan bantuan. Apakah itu beras, pupuk, gas 3 kilo, PKH, minyak goreng, hingga alsintan (alat dan mesin pertanian)," tegas Zulkifli.

Baca juga: Dang IKe Hadiri Open Turnament Danlanud Cup 2020 Tuba

Langkah strategis ini diambil guna membenahi sistem penyaluran bansos yang selama ini dinilai tidak akurat. Zulkifli mengutip data dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait tingginya angka ketidaktepatan sasaran tersebut.

"Sekarang bantuan-bantuan sosial itu, 70% kata DEN (Dewan Ekonomi Nasional) Pak Luhut, itu salah sasaran. 70%," ucap Zulkifli.

"Berarti yang perlu (bantuan) malah enggak dapat, yang enggak perlu justru dapat. Nanti, semua bantuan ditaruh di Kopdes. Pengurus Kopdes itu kan warga setempat, sehingga kelihatan mana yang benar-benar berhak dan mana yang tidak," jelasnya lebih lanjut.

Baca juga: Pansel Sekdaprov Yakini Telah Bekerja Benar

Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga dirancang untuk memotong rantai pasok pangan yang terlalu panjang, menjadi offtaker (pembeli) hasil panen petani dan nelayan dengan harga yang layak, serta mendekatkan akses permodalan perbankan dengan bunga rendah bagi warga desa.

Pemkot Bandar Lampung Kucurkan Rp 6,3 Miliar

Menyambut kebijakan dari pemerintah pusat, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dan menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ketahanan pangan daerah.

Meskipun secara administratif Bandar Lampung hanya memiliki kelurahan dan bukan desa, Pemkot telah melakukan penguatan kelembagaan terhadap 126 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

"Kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,3 miliar dalam APBD 2026 untuk mendukung kegiatan KKMP. Dari anggaran tersebut, bantuan hibah diberikan kepada 50 koperasi dengan nilai masing-masing Rp 50 juta sebagai dana awal," ujar Eva.

Selain dukungan modal, Pemkot Bandar Lampung juga telah membangun sembilan gerai KKMP yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain Pidada, Langkapura, Pesawahan, Gedong Meneng, Way Halim, Sukarame, Rajabasa Raya, Sepang Jaya, dan Golak Galik. Pemkot juga turun tangan dalam mendampingi serta memfasilitasi perizinan koperasi tersebut.

Baca juga: Perlu Lahan 5.000 Hektar, Investor Taiwan Siap Tanamkan Modalnya Di Lampu...

Tepis Anggapan Program Gagal

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, menepis anggapan sejumlah pihak yang menilai program Koperasi Merah Putih tidak membuahkan hasil.

"Sekarang banyak orang memvonis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sepertinya tidak berhasil, padahal programnya sedang berjalan. Hari ini kita sedang memfinalisasi gudang dan gerai yang jumlahnya lebih dari 35.000," ungkap Yandri.

Baca juga: Ketum KONI Kunjungi Padepokan Gajah Lampung

Yandri menegaskan, program ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan.

Turut hadir dalam seminar tersebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI Aries Marsudiyanto, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, serta jajaran kepala desa se-Provinsi Lampung. (red)